PEMBANGUNAN GEDUNG BARU DPR



LATAR BELAKANG

Negara adalah jembatan pembangunan untuk masyarakat yang ada didalam Negara tersebut, pemerintah sebagai perencana pembangunan dalam teritorial sebuah haruslah tepat dalam merencanakan pembangunan yang ada. Pembangunan yang didapat dari pajak maupun pendapatan Negara lainnya haruslah dengan bijak digunakan, karena hal tersebut adalah uang rakyat yang dititipkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Dalam jangka beberapa tahun terakhir pasca lengsernya Presiden Soeharto (rezim ORBA[1]) dengan pembangunan yang sangat besar namun dianggap banyak merugikan masyarakat karena adanya korupsi masih terdengar hingga masa pemerintahan sekarang.
Masalah tersebut bukan hanyalah asumsi semata, baru-baru ini pembangunan yang direncanakan oleh DPR masih diperdebatkan oleh banyak kalangan, karena pembangunan tersebut dinilai hanyalah pemborosan anggaran Negara disaat masyarakat masih dalam kondisi terpuruk, miskin dan pembangunan yang tidak merata. Hal inilah yang menjadi bahan pertanyaan, bagaimana penilaian sebuah pembangunan yang baik dalam konsep pembangunan itu sendiri.

RUMUSAN MASALAH

Dalam area identifikasi sebuah permasalahan, seharusnya kita mengetahui apa itu konsep pembangunan itu sendiri, bagaimana cara meneliti apa yang terjadi sekarang dengan bernilai konsep pembangunan itu sendiri. Kita harus dapat mengerti apa dasar penilaian kita dalam sebuah kasus atau masalah itu sendiri, contohnya dalam melihat apa yang akan dibahas, seperti permasalahan diatas tentang rencana pembangunan gedung DPR.
Dalam makalah ini saya akan coba mengungkap sedikit permasalahan tersebut dengan analisa atau fikiran yang muncul itu sendiri dengan konsep pembangunan yang ada dan dipelajari. Pembangunan seperti apa yang baik dan tidak, timpang atau tidak, bermanfaan untuk sekarang maupun masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Dalam sebuah system pembangunan terdapat hal positif yaitu adanya peningkatan atau perkembangan fasilitas dan kemudahan lainya, namun dibalik itu semua terdapat banyak permasalahan dan kekurangan, yaitu :

·         Demonstration Effect
”Keinginan untuk meniru gaya hidup bangsa lain” dalam permasalahan ini dapat dikatakan dalam pembangunan yang ada hanyalah dikarenakan alasan untuk mengikuti ataupun meniru gaya pembangunan yang sudah ada, ataupun dikatakan hanya ingin terlihat sama – sama maju.

·         Fusion Effect
“Kecenderungan untuk menggabungkan hal-hal yang baik pada satu sistem sosial” inilah yang sering dijadikan alasan dan nantinya tidak dapat dikendalikan, yaitu tipe pembangunan yang hanya dilihat dari sisi positive dan kemajuan singkat atau jangkauan pendek.

·         Compression Effect

“Keinginan untuk mencapai harapan secepat mungkin. Sehingga cenderung menjadi “pengejaran semu” (Catching up Fallacy) “,keinginan untuk pembangunan yang lebih maju dan harapan dapat memajukan secara cepat.
Kebenarannya sebuah pembangunan yang tidak transparan dan tidak mempunyai alasan yang tepat, hanyalah akan menimbulkan sebuah permasalahan dalam proses maupun pertentangan antara pro vs kontra, seperti halnya dalam proses perencanaan gedung DPR baru.[2]

Sekilas Info

            VIVAnews - Fraksi Partai Golkar bersikap realistis terkait proyek pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Golkar menyatakan, gedung yang ada sekarang belum mencukupi.
"Kami realistis saja bahwa memang dibutuhkan tambahan ruangan, tapi persoalannya adalah seperti apa modelnya, kan itu yang penting," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 4 April 2011.
"Yang diperlukan kan ruangan tempat kerja bukan tempat istirahat, karena riilnya sekarang tiga ribuan yang ditampung di situ, sehingga perlu tambahan ruangan. Cuma persoalannya apakah harus sekarang atau kapan," kata Idrus.
 Karena itu, dalam rapat konsultasi nanti, Golkar tetap memandang perlu penambahan ruang untuk anggota DPR. "Cuma persoalannya tidak terlalu mewah atau bagaimana sudah harus diwujudkan atau tidak tentu dikaitkan dengan aspek-aspek lain," kata Idrus.
Menjelang rapat konsultasi untuk membahas tinjau ulang proyek ini, sejumlah partai sudah menyatakan menolak pembangunan gedung baru. Partai-partai yang sudah menolak antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya.[3]

ANALISA PENULIS

Dalam sebuah perencanaan pembangunan dengan anggaran yang besar seharusnya direncanakan secara matang dengan berpatokan manfaat jangka panjang, fungsi, maupun situasi yang sedang terjadi, dengan adanya perencanaan pembangunan gedung baru DPR menurut saya seharusnya dapat ditinjau dari berbagai segi seperti :

Ø  Kebutuhan
Dalam aspek kebutuhan ini dapat dinilai apakah perencanaan sebuah pembangunan benar suatu kebutuhan yang sangat diperlukan ataupun hanya untuk gengsi ataupun kenyamanan. Dalam perencanaan pembangunan gedung DPR baru menurut saya adalah sebuah pemborosan, apapun alasannya kita masih mempunyai gedung DPR lama dan apabila masih kurang ataupun belum cukup memenuhi kebutuhan, seharusnya untuk mengikis adanya pemborosan anggaran, kita dapat memperbaharui atau meremajakan gedung DPR lama dengan kebutuhan yang ada.

Ø  Peningkatan Kinerja
Adanya pembangunan baru seharusnya dapat meningkatkan kinerja yang ada (anggota DPR), dilihat perjalanan anggota DPR pasca reformasi hingga sekarang banyak peningkatan yang terjadi untuk anggota DPR seperti peningkatan gaji maupun fasilitas baru[4] namun hingga sekarang belum ada peningkatan yang nyata. Seharusnya peningkatan fasilitas harus benar – benar digunakan untuk peningkatan kerja anggota DPR.

Ø  Ekonomi
Dalam permasalaha pembangunan masalah ekonomi adalah masalah yang paling penting, dari aspek ini saya berpendapat bahawa pembangunan yang sekarang direncanakan bukanlah timing[5] yang tepat, ditengah kondisi bangsa yang semakin memperhatinkan seharusnya anggaran untuk gedung baru dapat dimaksimalisasikan dalam membantu rakyat.

KESIMPULAN
Konsep pembangunan yang ada adalah untuk dapat menyadarkan kita pembangunan akan dapat memajukan suatu bangsa apabila ditunjang dengan keseimbangan aspek lain bukan hanya aspek materiil namun kebutuhan lainnya yang non-materiil. Pembangunan tersebut harus diikuti kemajuan bidang yang lain, khususnya dalam permasalahan perencanaan gedung baru DPR, seharusnya wakil rakyat mengetahui apa yang dibutuhkan rakyat, bukan kebutuhan fasilitas yang mewah untuk anggota DPR pribadi.

REFERENSI

Bahan Kuliah Metodelogy Ilmu Politik

[1] ORBA (orde baru rezim soeharto)
[2] Permasalah pembangunan (materi pembangunan 2)
[3] http://Vivanews.com
[4] Fasilitas mobil mewah 2009 untuk anggota DPR RI
[5] Waktu yang tepat (belum saatnya)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Konflik Ambon 1999

The Ambon conflict of 1999

Sejarah Jurnalistik